Penghambat Subang Raih WTP

Kabupaten Subang gagal raih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan harus puas dengan Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2017 diserahkan oleh BPK Perwakilan Jawa Barat kepada 27 kabupaten kota.

Kepala BPK Perwakilan Jabar Arman Syifa mengatakan tiga daerah yang masih mendapat opini WDP ini secara kualitas pelaporan sudah mengalami perkembangan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, sambung dia, perkembangan itu belum cukup membawa tiga daerah tersebut meraih opini WTP. Selain Subang yang hanya mendapat WDP ada Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat yang bernasib sama.

“Kami tetap menemukan permasalahan dan melebihi batas toleransi yang disebut materialitas,” ungkap Arman. Dia pun menjelaskan persoalan pelaporan keuangan dari tiga daerah tersebut beragam dan tidak bisa dikoreksi. Sehingga, BPK Perwakilan Jabar masih memberikan pengecualian kepada tiga daerah tersebut.

BPK Perwakilan Jabar menemukan adanya persoalan pengambilalihan pasar baru di Kabupaten Subang senilai Rp 10,8 miliar. Pemkab Subang belum menginventarisir piutang dari proses pengambilalihan pasar baru.

“Selain itu adanya penyusutan aset senilai Rp 53 miliar yang tidak dijelaskan angka tersebut didapat darimana. Harusnya kan dijelaskan secara akuntabel perhitungan penyusutan aset tersebut,” ungkapnya.

Untuk Kota Bandung masih ada beberapa kontrak penyewaan tanah yang tidak jelas pembaharuan kontraknya. Sehingga, tidak ada perhituangan akurat mengenai piutang penyewaan tanah tersebut.

Aram menuturkan adanya aset tetap senilai Rp 694 miliar milik Pemkot Bandung. Namun, aset senilai Rp 400an miliar berupa gedung, bangunan dan mesin tidak jelas keberadannya.

“Ada juga persoalan sebagian saldo jangka pendek tidak ada rinciannya. Rincian ini harusnya ada supaya kita bisa verifikasi ini utang wajar atau enggak,” jelas dia.

Sedangkan Kabupaten Bandung Barat, ditemukan persoalan mengenai belanja pemeliharaan yang tak didukung rinciannya. Pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan pembukuan, hingga beban persediaan vaksin tanpa rincian.

“Kesimpulannya itu setiap pelaporan harus disertai rinciannya. Supaya kami juga bisa mengoreksi,” pungkas Arman.

TINTAHIJAU