Diduga Korupsi ADD, Kades Wanajaya Diciduk Polisi

Kepala Desa (Kades) Wanajaya Kecamatan Tambakdahan, Subang berinisial Skm diciduk sparat Satreskrim Polres Subang lantaran didugs melakukan tidak korupsi Alokasi Dana Desa (ADD).

Terungkapnya kasus yang menjerat seorang kades ini bermula ketika Desa Wanajaya menerima anggaran ADD sejak tahun 2013-2016 sebesar Rp 1,222 miliar.

Berdasarkan ketentuan, ADD tersebut harus dikelola oleh tim pelaksana kegiatan. Namun di Desa Wanajaya, semua anggaran ADD dikelola sendiri oleh Kades Wanajaya berinisial Skm.

“Sehingga terdapat pos-pos anggaran ADD yang tidak diserahkan atau tidak disalurkan sebagaimana yang termuat dalam SPJ,” kata Kapolres Subang AKBP Muhammad Joni didampingi Kasat Reskrim AKP Moch Ilyas Rustiandi dan Kasubbag Humas AKP Udi Sahudi, Senin (14/10/2018).

Menurut Kapolres, dalam pelaksanannya penyidik kepolisian menemukan ada SPJ fiktif dan terdapat pekerjaan fisik yang tidak dilaksanakan.

“Modus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh tersangka ini,dengan mengelola langsung anggaran ADD tahun 2013-2016 dengan cara melakukan pemotongan honor BOP penerima anggaran dan membuat SPJ fiktif. Selain itu ada juga kegiatan fisik yang tidak direalisasikan,” jelasnya.

Dalam kasus tersebut, pihaknya telah menetapkan serta menahan satu orang tersangka yakni Kades Wanajaya, berninisial Skm, warga Dusun Krajan. “Akibat perbuatan tersangka, negara dirugikan sebesar Rp 181,4 juta,” katanya.

Sejumlah barang bukti yang diamankan polisi, diantaranya, Keputusan Bupati Subang Nomor: 902 Kep.106-PEM /2013, Tgl 18 Maret 2013 tentang penetapan besaran ADD Tahun 2013; Keputusan Bupati Subang Nomor: 902 / Kep. 141-PEM / 2014, Tgl 2 Mei 2014 tentang penetapan besaran ADD Tahun 2014; Keputusan Bupati Subang Nomor: 141 / Kep.207-PEM / 2015, Tgl 25 Mei 2015 tentang penetapan besaran ADD Tahun 2015; Keputusan Bupati Subang Nomor: 141 / Kep 107-PEM, 2016, Tgl 31 Mei 2016 tentang penetapan besaran ADD Tahun 2016; Berkas permohonan pencairan ADD Wanajaya Tahun 2013-2016; Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Program ADD Wanajaya Tahun 2013-2016, serta stempel/cap toko fiktif yang digunakan untuk membuat SPJ.

“Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 2 Jo 18, Pasal 3 dan Pasal 9 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 mengenai perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP,” pungkas Kapolres.