Waduh, Tambak Udang Vaname Baba Rafi di Subang tidak Berijin

Keberadaan tambak udang vaname di wilayah Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Subang tampaknya mulai dilirik oleh para investor besar, salah satunya adalah Baba Raffi Grup.

Informasi yang berhasil dikumpulkan bentengpancasila.com menyatakan perusahaan waralaba kebab turki terbesar di dunia ini mengelola lahan udang vaname di wilayah Pantura Subang, yang berada di tiga desa yaitu Desa Anggasari, Desa Batangsari dan Desa Sukamaju Kecamatan Sukasari. Namun, tambak udang vaname milik Baba Rafi tersebut diduga tidak memiliki ijin.

Salah seorang perwakilan Baba Rafi, Indra kepada bentengpancasila.com secara tidak langsung membenarkan jika tambak udang vaname milik Baba Rafi Grup tidak berijin.

” kami sudah tanya-tanya ke dinas terkait di Subang, katanya tidak perlu ada ijin-ijin, langsung jalan saja, ” terang Indra.

Indra juga menambahkan, jika selama ini memang fokus bisnis baba rafi adalah kebab, namun karena memiliki lahan tambak di wilayah Pantura Subang, maka akhirnya mereka terjun ke usaha tambak udang vaname.

” Yang sudah jalan sekitar 5 hektar. yang mau jalan 10 hektar. Kita juga masih rugi, ” tambah Indra.

Menanggapi belum berijinnya tambak udang vaname milik Baba Rafi tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Subang melalui Kepala Bidang Budidaya Perikanan Air Payau, Endang mengatakan jika selama ini belum pernah ada yang datang untuk mengurus perijinan tambak udang vaname ke DKP Subang.

” Belum pernah ada yang datang mengajukan ijin, ” ujarnya.

Masih menurutnya, pihak DKP hanya sekedar memberikan rekomendasi, sedangkan untuk ijinnnya merupakan kewenangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Subang. hanya saja , untuk perijinan tambak udang vaname ini, pihak DKP Subang belum tahu Peraturan Daerah (Perda) yang mengaturnya.

” Sudah ada, Perda No. 5 tahun 2011 mengenai Ijin dan Retribusi Ijin Usaha Perikanan, tapi harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati. tidak bisa dilaksnakan. Saya baca tiap pasalnya harus di tindaklanjuti Perbup, ” terang Endang.

Endang juga menambahkan, draft Perbup itu sendiri sebenarnya sudah cukup lama dibuat oleh pihak DKP Subang, dan sudah disampaikan ke Bagian Hukum, namun entah kenapa selalu dikembalikan, bahkan pernah sampai draft tersebut hilang di bagian hukum. (spr)