Tuntut Hak dan Keadilan, Honorer di Subang Minta Bantuan Pemuda Pancasila

Foto bersama puluhan guru honorer dalam acara diskusi dengan tema ‘Menyoal Nasib Guru Honorer Kabupaten Subang’

Puluhan guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer K2 (FHK2) dan Forum Honorer Non K2 (FHNK2) meminta bantuan kepada MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Subang untuk menuntut hak-hak mereka kepada pemerintah.

Permohonan bantuan yang disampaikan melalui surat tersebut disampaikan oleh para guru honorer setelah mereka melakukan diskusi bersama Disdikbud dan BKPSDM dengan tema ‘Menyoal Nasib Guru Honorer Kabupaten Subang’.

Diskusi yang dihadiri oleh perwakilan guru honorer dari setiap kecamatan itu dilaksanakan di Sekretariat MPC PP Kabupaten Subang, Jl. Darmodiharjo, Keluarahan Sukamelang, Subang, Selasa (25/9/2018).

Ada bebrapa poin yang disampaikan oleh masing-masing ketua forum guru honorer dalam surat bantuan kepada MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Subang itu.

Seperti FHK2 mereka menyampaikan 5 poin permohonan bantuan dengan dibubuhi tandatangan Ketua FTHK2 PGRI Kabupaten Subang Ade Nurhidyat. FHK2 meminta bantuan kepada MPC Pemuda Pancasila untuk:

  1. Mendesak kepada Pemda Kabupaten Subang (bupati) agar mengelurakan SK Tenaga Honorer
  2. Mendesak eksekutif, legislatif Kabupaten Subang agar mengalokasikan anggaran BOSDA untuk seluruh Tenaga Honorer dan ditingkatkan sesuai kapasitas anggaran
  3. Disdik Kabupaten Subang agar melakukan verfisikasi data honorer dengan benar sesuai fakta di lapangan
  4. Mendesak BKPSDM Subang agar data honorer kategori 2yang akan diterima PNS tahun 2018 di Kabupaten Subang dibuka secara transparan dan sesuai fakta di lapangan
  5. Mendesak Pemerintah Pusat agar honorer usaia diatas 35 tahun diterima P3K tanpa test.

Selanjutnya FHNK2 juga menyamoaikan 4 poin permohonan bantuan advokasi kepada MPC Pemuda Pancasila. Permohonan langsung ditandatangani oleh Ketua FHNK2 PGRI Subang Eka Sandi Nugraha. HHNK2 meminta bantuan kepada MPC Pemuda Pancasila untuk:

  1. Mendesak kepada Pemerintah Daerah (bupati) untuk mengeluarkan surat keputusan (SK) tentang Tenaga Honorer
  2. Mendesak kepada Pemerintah Daerah (eksekutif, DPRD dan SKPD/Disdik) untuk mengalokasikan anggaran BOSDA bagi seluruh Tenaga Honorer Kabupaten Subang, serta ditingkatkan sesuai kapasitas anggaran
  3. Mendesak kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang agar melakukan verifikasi data honorer sesuai dengan fakta di lapangan
  4. Mendesak kepada seksekutif. legislatif kabupaten Subang agar mengeluarkan surat rekomendasi/usulan kepada pemerintah pusat agar honorer yang usia diatas 35 tahun diangkat P3K tanpa test.