Tanda Tangan Kadisdikbud Subang di Kartu NISN Diduga Palsu

Mengawali tahun ajaran baru, Kartu Identitas Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) menjadi perbincangan yang hangat dikalangan orang tua siswa. Kartu NISN seharga Rp 25 ribu itu dinilai sebagai bentuk pungutan berjamaah di dunia pendidikan.

Banyak orang tua yang protes terhadap pungutan Rp 25 ribu untuk sebuah kartu NISN itu. Mereka menilai keberadaan kartu itu tidak begitu penting. Sehingga membuat para orang tua siswa banyak yang menolak membeli kartu tersebut.

Dari penelusuran Bentengpancasila.com, kartu NISN yang rami diperbincangkan itu sudah beredar dibeberapa sekolah dari mulai tingkat SD sampai SMP. Untuk di wilayah Subang Kota harga kartu mencapai 25 ribu, sedangkan untuk di wilayah Pantura harga kartu bisa mencapai Rp 28 ribu.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Subang Suwarna meegaskan, kartu NISN bukan merupakan produk dinas. Sehingga tidak ada kaitan apapun dengan Disdikbud.

“Itu bukan produk kita. Karena nomor induk itu sudah ada, jadi tidak memakai itu pun sebenarnya tidak apa-apa,” kata Suwarna.

Suwarna mengatakan keberadaan kartu NISN untuk siswa sekolah sebenarnya tidak urgen, mengingat karena nomor induk sudah ada di Daftar Pokok Pendidikan Indonesia (Dapodik), dan sudah bisa diakses secara online.

“Kita setuju dengan orang tua, bahwa memang NISN tidak begitu urgent, tapi itu kebijakan sekolah, dan kita tegas kan itu bukan produk kita,” katanya.

Terkait adanya surat rekomendasi dari UPTD yang menyarankan seluruh sekolah untuk membeli kartu NISN itu, Suwarna menegaskan bahwa pihaknya tidak tahu apa-apa. “Itu bukan produk kita,” tegasnya.

Lalu dengan adanya tanda tangan Suwarna dalam kartu NISN itu, dirinya menegaskan tidak pernah menandatangani kartu NISN. Sehingga dapat dipastikan bahwa tanda tangan kepala dinas di NISN adalah paslu. “Benar,” katanya.

Ditempat terpisah, Ketua DPRD Subang Beni Rudiono sempat kaget setelah mendengat adanya pungutan untuk orang tua siswa SD dan SMP di Kabupaten Subang untuk membeli Kartu NISN. Padahal kebutuhan untuk kartu itu tidak terlalu unrgen untuk siswa.

“Kita pertanyakan seberapa penting kartu itu untuk siswa, kita dapat laporan harganya juga cukup lumayan. Jumlah siswakan bukan ribuan lagi, tapi puluhan ribu. Tantunya ini bukan main-main,” kata Beni.

Beni menegaskan dirinya sependapat dengan orang tua siswa yang menyebut bahwa pembelian kartu NISN tidak begitu penting. “Buat apa kalau tidak penting, mending dibuat pihak sekolah sendiri. Apalagi katanya itu bukan produk Disdikbud,” katanya.

Untuk meminta kejelasan terkait ramainya kartu NISN ini, pihak dewan sendiri akan memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Subang.

“Agar jelas kita akan panggil, jangan sampai adanya kartu NISN seharga Rp 25 ribu ini menjadi ajang pungli berjamaah didunia pendidikan,” tegasnya.