Sengketa Pilkada Tuntas, KPUD Subang: Alhamdulillah Wa Syukurillah

Sengketa Pilkada yang diusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dedi Junaedi-Budi Setiadi di Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tuntas. MK memutuskan menolak permohonan pemohon karena tidak ada legal standing tidak memiliki kedudukan hukum.

Keputusan MK ini diputuskan pada Jumat (10/8/2018) sekitar pukl 11.39 WIB. Dengan keputusan MK tersebut, semua permaslahan Pilkada sudah tuntas. Ketua KPUD SUbang Maman Suparman mengaku bersyukur dengan beresnya sengketa Pilkada di MK. Dengan demikian, KPUD melanjutkan tahapan berikutya yang sempat tertuda.

“Alhamdulillah wa sykurillah, sengketa Pilkada sudah selesai di MK> Dan keputusan MK ini final dan mengikat. Keputusan ini harus dihormati oleh semua pihak,” kata Maman SUparman usai ekspose Keputusan MK di ruang pertemuan KPUD Jl. Veteran Subang, Sabtu (11/2018).

Maman mengapreisasi masyarakat dan pihak lain yang menyampaikan keberatan hasil Pilkada melalui jalur resmi yang diatur dalam Undang-undang. “Kami bersyukur dan berterimakasi kepada masyarakat yang mengk;larifikasi hasil Pilkada sesuai piosedu yang diatur dalam undang-undang. Dari rentetan panjang ini, hasilnya sesuai dengan prediksi dan harapan kami,” kata Maman

Pokok perkara yang dimohon pemohon atas nama Dedi Juanda-Budi Setiadi adalah terkait data pemilih dan adanya dugaan money politic atau politik uang.

Pada Sengketa Pilkada ini, KPUD Subang dibackup Pengacara Jaksa Negara (PJN) sebanyak lima orang dari Kejari Subang. Dua dari lima PJN itu adalah Sigit P Nugraha dan Alex B Tarigan. Keduanya hadir dan menyampaikan terkait hasil sengketa Pilkada pada saat ekspose Hasil Keputusan MK di KPUD.

“Legal standingm artinya dari pemohon tidak p[unya dasar hukum untuk mengajikan permohonan, Ini yang diputuskan MK. Dalam aturan, selisih suara paling banyak 0,5% dari jumlah penduduk. Namun nyatanya hasil perolehan Pilkada selisihnya lebih dari angka itu, sehingga MK memutuskan untuk menolak permohonan pemohon” kata Sigit.

Dalam amar keputusan, MK menyebutkan menerima eksepsi termohon, menyatakan pemohon tifdak memiliki kedudukan dan menyatakan perohonan tidak dapat diterima. JPN lain Alex menambahkan dalam proses persidangan lalu, pemohon menyertakan 395 bukti sementara dari pihak termohon sebanyak 106 bukti.

TINTAHIJAU