Ribuan Honorer Subang Gelar Doa Bersama di Halaman Gedung DPRD

Ribuan tenaga honorer Subang gelar Istighosah dan doa bersama di halaman gedung DPRD Subang, Kamis (27/9/2018).

Dari pantauan, istigosah dan doa bersama yang dilakukan oleh tenaga honorer itu dimulai pukul 13.00 WIB. Mereka memanjatkan doa agar semua pemerintah pusat sadar dan para honorer diberi keadilan.

Istighosah dan doa bersama ini merupakan bentuk perjuangan mereka yang berbeda dengan kawan-kawan senasib di daerah lain yang memilih berunjuk rasa.

Dalam kegiatan ini, mereka juga membentangkan spanduk berisi kekecewaan terhadap pemerintah yang dinilai abai terhadap nasib mereka yang sejauh ini pendapatan dari mengajarnya sangat minim. Hanya Sekitar Rp 500 ribu per bulan, bahkan ada yang Rp 300 ribu per bulan.

Mereka memohon kepada Tuhan, agar perjuangan mereka membuahkan hasil.

“Kami berharap bisa diangkat langsung tanpa batasan usia,” kata salah seorang honorer dari Kecamayan Cipeundeuy, Subang yang sudah mengabdi selama 17 tahun Dede Engkus.

Menurutnya, tujuan lain beristigosah saat ini adalah agar pemerintah merevisi UU 5 tahun 2014. Itu harus direvisi, dan mencabut PP 48/2005 tentang Pelarangan Pemda Angkat Tenaga Honorer

“Kedepan rekrutmen harus direvisi syaratnya agar kita bisa paling tidak ikut tes CPNS pusat,” katanya.

Lanjut Dede Kosasih, ribuan honorer Subang juga meminta kepada pemerintah untuk tidak ada batasan usia dalam mengangkat CPNS.

“Mengingat, separuh dari tenaga honorer Subang berusia lebih dari 35 tahun dan mengajar lebih dari 10 tahun.Kalau dibatasi ya jelas semacam saya dan ribuan tenaga honor lainnya Takan bisa jadi PNS selamanya”, tandasnya.

Selain itu, para tenaga honorer Subang juga meminta pemerintah untuk tidak membuka lowongan CPNS jalur umum.

“Sebaiknya kuota CPNS jalur umum dialokasikan untuk tenaga honorer K2 Subang supaya segera diangkat menjadi ASN tanpa tes,” katanya.

Bersamaan dengan iatigosah dan doa bersama, perwakilan honorer dalam kesempatan itu melakukan pertemuan pembahasan hearing atau RDP lanjutan tentang peningkatan status honorer menjadi tenaga kerja kontrak atas kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dan kesejahteraan yang layak di diuang rapat DPRD Kabupaten Subang.

Rapat dipimpin dan dibuka langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Subang Beni Rudiono di dampingi oleh Plt. Bupati Subang H. Ating Rusnatim, Wakil Ketua I DPRD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Subang, kepala BKPSDM, Kepala BP4D serta rapat juga turut dihadiri oleh perwakilan seluruh tenaga honorer berbagai intansi se-Kabupaten Subang.

Plt. Bupati Subang menyampaikan bahwa dari pertemuan sebelumnya pemerintahan Kabupaten Subang sekarang telah meyimpulkan untuk membentuk tim kajian yang berkoordinasi dengan jajaran forum untuk pembahasan lebih lanjut lagi hasil dari pertemuan yang sebelumnya yang bertujuan untuk memudahkan koordinasi semua pihak.

“Sekali lagi kami tegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Subang menyampaikan kepada seluruhan jajaran untuk menyikapi bersama mengkaji untuk menyimpulkan kita semua bisa apa tidaknya membuat Perbup. Mari kita sama sama melangkah untuk menyeselaikan nasib honorer seperti bagaimana kedepannya. Kami sudah melakukan semaksimal mungkin sesuai aturan yang berlaku,” kata Ating.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Subang berharap sebelum Masa Jabatan Plt. Bupati Subang berakhir permasalahan status honorer di Kabupaten Subang sudah menemukan jawaban status tenaga honorer semua.

Hal yang sama dikatakan Ketua DPR Kabupaten Subang yang menyampaikan akan memantau jalannya pembentukan tim dan kajian yang berkoordinasi dengan jajaran forum untuk pembahasan lebih lanjut status honorer.