Ratusan Pemilik Lahan di Patimban Akan Kepung Istana Negara Dan Gedung DPR RI

Ratusan Petani Patimban akan menggelar aksi unjukrasa  yang akan digelar di Gedung Ombusman, Gedung DPR RI dan Istana Negara Jakarta pada hari senin (28/5/2018) mendatang . Aksi tersebut merupakan aksi lanjutan dari unjukrasa sebelumnya yang berlangsung di Depan Kantor Kecamatan Pusakanagara, Gedung DPRD dan Kantor BPN Subang selasa (22/5/2018) kemarin.

Aksi unjukrasa yang akan gelar di Ibukota sebagai bentuk protes dan ketidakpuasan atas aksi-aksi unjukrasa sebelumnya, hal ini dituturkan oleh salah satu koordinator aksi yang juga ketua Paguyuban Tani Berkah Jaya (PTJB), yaitu Arim Suhaerim, S.Pt.

“Aksi unjukrasa yang kami lakukan beberapa kali, namun belum ada jawaban yang bisa memuaskan dan pasti untuk kami, sehingga kami terpaksa akan mengepung Istana Negara, dan Gedung DPR RI” tuturnya.

Dalam aksi damai nanti, akan meminta kepada pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo untuk memberikan ganti rugi yang maksimal dan tak merugikan kepada para pemilik tanah, terkait tanah yang tanahnya akan dijadikan Pembangunan Pelabuhan Internasional Patimban.

Menurut Arim, “Hendaknya Pemerintah  memberi nilai harga ganti rugi tanah yang adil dan layak serta menempuh cara pembebasan yang transparan dan bermartabat sesui SOP (Standard Operating Procedure).”

“Tetapi apa yang terjadi dilapangan, sangat disayangkan sekali pihak BPN justru bertindak sebaliknya dengan memberikan Nilai harga tanah yang  dipaksakan tanpa memberi peluang untuk musyawarah harga dan musyawarah bentuk kerugian dengan pemilik lahan, padahal hal tersebut sudah diatur oleh perundangan” ucapnya.

“Selain itu, besaran ganti rugi pembebasan belum bisa mensejahterakan masyarakat pemilik lahan yang harus kehilangan mata pencahariannya” tambahnya.

Arim pun menilai bahwa pemerintah kurang berpihak pada warga pemilik lahan yang terdampak langsung, justru malah yang ada intimidasi yang dirasakan oleh sebagian warga terdampak.

“Dengan bertemu Presiden Jokowi, kami yakin beliaulah yang dapat memutuskan kebijakan terkait harga tanah terdampak yang dapat mensejahterakan warganya” ujar Alumnus IPB Bogor tersebut.

Arim juga menegaskan, “Kita akan Melaporkan dugaan adanya mal administrasi dan kesalahan prosedur yang dilakukan oleh tim pembebasan lahan kepada pihak Ombusman.”

“Kami juga meminta kepada pihak Ombusman agar bisa fasilitasi kami untuk bermusyawarah terkait penentuan harga dan bentuk kerugian, serta dapat mensejahterakan warga dan meminta pihak terkait agar menghentikan segala bentuk intimidasi dengan cara-cara yang menyimpang dari SOP dan segala bentuk intimidasi lainnya” pungkas Arim Suhaerim sebagai Ketua Paguyuban Tani Berkah Jaya (PTBJ).

AHYA NURDIN