Pemilik Lahan di Patimban Ontrog DPRD dan BPN Subang

Ratusan masyarakat Patimban yang tergabung dalam Paguyuban Tani Berkah Jaya (PTBJ) mendatangi gedung DPRD Subang, Selasa (22/5/2018).

Kedatangan ratusan masyarakat pemilik lahan dan bangun di daerah yang akan dijadikan Pelabuhan Internasional Patimban itu menuntut kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan mereka.

Masyarakat menilai ganti rugi lahan yang akan dijadikan Pelabuhan Patimban terlalu kecil dan dianggap tidak layak. “Nilai ganti rugi sangat kecil, dan kami menolak. Oleh karena itu kami mengadu ke DPRD,” kata Ketua PTBJ Arim Suhairim.

Arim menegaskan masyarakat memenolak kebijakan pemerintah yang telah menetapkan nilai ganti rugi lahan yang tidak layak. Bahkan penentuan harga tidak melalui musyawarah bersama warga.

“Tanah kita disana dihargai Rp 240- 250 ribu permeter. Ini sangat kecil sekali, yang kita sayangkan penentuan harganya tidka menempuh mekanisme pembebasan lahan. Tidak ada mekanismenya, bahkan warga tidak pernah diajak musyawarah,” katanya.

Warga menegaskan, ada dua tuntutan yang disampaikan dihadapan gedung DPRD, pertama menolak nilai ganti rugi. “Dan kedia kita ingin ketemu pak Jokowo,” tegas Arim.

Bahkan pihaknya sangat menyanyikan sikap pemerintah yang membuat opini bahwa daerah Patimban tandus, sehingga mempengaruhi nilai ganti rugi.

“Ada penggiringan opini yang menyebut lahan Patimban tandus dan kita disini tegaskan itu tidak benar,” katanya.

Arim menegaskan masyarakat Patimban menuntut pemerintah untuk membeli tanah mereka dengan harga hanya layak. “Kita ingin harga layak dan ketemu pak Jokowi,” katanya.

Ketua DPRD Subang Beni Rudiono yang menerima ratusan masyarakat Patimban mengatakan selama ini pihak DPRD Subang tidak pernah dilibatkan dalam hal apapun terkait pembangunan pelabuhan Patimban.

“Keputusan terkait pembangunan pelabuhan Patimban bukan ada di kami. Kami tidak pernah diundang untuk apapun menyangkut masalah Patimban,” kata Beni.

Beni menegaskan bahwa selama ini DPRD tidak mengetahui apa yang terjadi di Patimban. “Saya tidak pernah diundang apapun. Saya ucapkan terima kasih telah datang kesini, jadi saya tahu ada masalah apa disana,” katanya.

Walapun pihak DPRD tidak pernah dilibatkan dalam proyek pembangun Pelabuhan Patimban. Namun DPRD tentunya akan menerima semua aspirasi dari masyarakat.

“Ini masalahnya bukan akan di kami. Tapi apapun yang menjadi aspirasi akan kami terima. Silakan telepon saya, SMS saya, saya akan terima. Sekarang aspirasinya akan saya terima dan akan saya kaji,” katanya.

Dalam audiensi anatara masyarakat dan ketua DPRD Subang nama Menteri Koordintor Bidang Kemaritiman RI, Luhut Binsar Pandjaitan disebut-sebut.

Bahkan Beni memperkenalkan salah seorang kepercayaan Luhut Binsar Panjaitan bernama Michael. “Iya, sempat ada isu pak Luhut ada di belakang pembebasan, nah maka dari itu sekarang orang kepercayaan beliau datang,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Michael menjelaskan bahwa pemerintah sangat mendukung pembangun proyek nasional itu. “Saya mewakilkan atasan saya, disini kita sama ingin memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat. Pelabuhan harus berdampak baik,” katanya.

Setelah melakukan aksi di depan Gedung DPRD Subang, ratusan masyarakat pemilik tanah Patimban langsung mendatangi kantor BPN Subang. Dalam aksi itu masyarakat mendapat pengawalan dari pihak kepolisian Polres Subang.