Orangtua Siswa Datangi Kantor DPRD Subang Desak Usut Dugaan Pungli NISN

Orang tua siswa saat mengadukan masalah NISN kepada Ketua DPRD Subang

Pungutan sebesar Rp 25 ribu untuk membeli Kartu Identitas Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) mulai mendapat kecamatan dari berbagai pihak, terutama para orang tua siswa.

Bahkan orang tua siswa meminta pihak-pihak terkait seperti Kepolisian dan Kejaksaan untuk mengusut dugaan pungli NISN yang sudah membut citra dunia pendidikan buruk.

Untuk menyurakan tuntutannya itu, beberapa orang tua siswa mendatangi kantor DPRD Subang untuk menyampikan tuntutannya dihadapan wakil rakyat.

“Ini bisa masuk kategori pungli berjamaah, jangan sampai dibiarkan. DPRD harus panggil Dinas Pendidikan, jangan sampai dunia pendidikan dicederai oleh pungutan tidak jelas seperti ini,” kata orang tua siswa Boby Putra Adrianbumi saat ditemui di kantor DPRD Subang, Senin (13/8/2018).

Apalagi di sekolah tempat anaknya menimba ilmu, untuk membeli NISN itu, pihak sekolah langsung memotong dari uang tabungan siswa. “Ini terjadi di sekolah anak saya di SDN Parung, untuk bayar NISN tabungan siswa dipotong,” katanya.

Orang tua siswa lainnya Lutfi Nugraha mengatakan, selain masuk dalam kategori pungli berjamaah. Tanda tangan Kadisdikbud dalam NISN sangat diragukan, karena dalam beberapa pemberitaan di media massa Kadisdikbud tidak ikut campur soal NISN.

“Kita desak harus segera diusut, apalagi soal dugaan pemalsuan tanda tangan Kadisdikbud di NISN, ini bisa masuk dalam kategori pidana,” katanya.

Ketua DPRD Subang Beni Rudiono dalam kesempatan itu menyatakan akan segera menindaklanjuti laporan dari masyarakat dan para orang tua siswa terkait kisruh NISN ini.

“Akan segera kita panggil Kadisdikbudnya, nanti kita akan segera tindaklanjuti, jangan sampai ini membuat citra pendidikan di Subang buruk,” kata Beni Rudiono disampingi anggota Komisi IV Raska.

Pungutan untuk kartu NISN menjadi masalah yang muncul di tahun ajaran baru, nilai nominal uang dalam proyek NISN ini bisa mencapai miliaran. “Iya, bisa miliaran. Jumlah siswa SD sajakan bisa mencapai 100 ribuan lebih, belum SMP,” katanya.

Setelah mendapat aduan langsung dari masyarakat ini, Beni akan segera berkoordinasi dengan Komisi IV untuk segera melayangkan surat panggilan untuk Dinas Pendiddikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Subang.

Sebelumnya, Kadikbud Kabupaten Subang Suwarna meegaskan, kartu NISN bukan merupakan produk dinas. Sehingga tidak ada kaitan apapun dengan Disdikbud.

“Itu bukan produk kita. Karena nomor induk itu sudah ada, jadi tidak memakai itu pun sebenarnya tidak apa-apa,” kata Suwarna.

Suwarna mengatakan keberadaan kartu NISN untuk siswa sekolah sebenarnya tidak urgen, mengingat karena nomor induk sudah ada di Daftar Pokok Pendidikan Indonesia (Dapodik), dan sudah bisa diakses secara online.

“Kita setuju dengan orang tua, bahwa memang NISN tidak begitu urgent, tapi itu kebijakan sekolah, dan kita tegas kan itu bukan produk kita,” katanya.

Terkait adanya surat rekomendasi dari UPTD yang menyarankan seluruh sekolah untuk membeli kartu NISN itu, Suwarna menegaskan bahwa pihaknya tidak tahu apa-apa. “Itu bukan produk kita,” tegasnya.