Nilai Ganti Rugi Murah, Pemilik Lahan di Patimban Ancam Demo

Pemberian nilai ganti rugi lahan yang akan digunakan untuk proyek pembangunan pelabuhan Internasional Patimban mulai menuai protes dari para pemilik lahan yang tergabung dalam Paguyuban Tani Berkah Jaya (PTBJ).

Spanduk bernada protes dari ratusan pemilik lahan yang bertuliskan “Pak Presiden Tolong Jangan Sengsarakan Kami Dengan Pembebasan Lahan Yang Murah” mulai dipasang oleh warga pemilik lahan di kawasan pantai Patimban atau lokasi tempat dimana akan dibangunnya pelabuhan Internasional Patimban.

Spanduk tersebut sebagai bentuk protes dan perlawanan warga yang menolak lahannya dibayar murah. Selain memasang spanduk bernada protes, ratusan pemilik lahan yang tergabung dalam PTBJ itu berencana melakukan aksi damai ke kantor Kecamatan Pusakanagara, Kantor BPN dan Gedung DPRD Subang guna menolak ganti rugi tanah yang murah dan tidak layak.

Ketua PTBJ Arim Suhaerimmengungkapkan, dirinya bersama ratusan pemilik tanah yang tergabung dalam PTBJ berencana menggelar aksi protes atas nilai ganti rugi lahan dari pemerintah yang sangat murah dan tidak layak.

“Aksi damai protes terhadap nilai ganti rugi lahan oleh pemerintah yang dinilai sangat murah, akan kami gelar pada hari Selasa (22/5/2018) bertempat di kantor Kecamatan Pusakanegara, kemudian ke Kantor BPN Subang dan ke Gedung DPRD Subang,” kata Arim Suhaerim, Sabtu (19/5/2018).

Adapun tujuan aksi unjuk rasa tersebut untuk menuntut agar diadakannya musyawarah harga dan bentuk kerugian. Meminta besaran nilai pembebasan dapat mensejahterakan warga terdampak atau paling tidak sesuai nilai terendah dari hasil kajian Tim PSP3 IPB Bogor. “Hentikan cara-cara yang menyimpang dari SOP dan segala bentuk intimidasi,” katanya.

Arim menegaskan, terkait pembangunan Ppelabuhan Internasional Patimban yang termasuk kedalam proyek starategis nasional tersebut, para pemilik lahan yang tergabung dalam PTBJ sangat mendukung pembangunan proyek startegis nasional tersebut.

Namun Arim selaku Ketua PTBJ meminta kepada pemerintah dalam hal ini BPN hendaknya memberikan nilai harga yang adil dan layak serta menempuh cara pembebasan yang transparan dan bermartabat sesui SOP (standard operating procedure).

“Yang terjadi di lapangan justru malah sebaliknya, pihak BPN justru bertindak tidak sesuai SOP dan sangat merugikan warga pemilik lahan,” tandasnya.

Arim menilai, harga tanah terlalu dipaksakan oleh pemerintah tanpa memberi peluang untuk musyawarah harga dan musyawarah bentuk kerugian, padahal, hal tersebut sudah diatur oleh perundangan-undangan.

Selain itu, Arim juga menilai besaran ganti rugi pembebasan lahan yang jauh dari kelayakan dan keadilan sehingga tidak bisa mensejahterakan para pemilik lahan yang akan kehilangan mata pencaharian

Arim Juga menambahkan, Pemerintah tidak ada keberpihakan pada warga pemilik lahan yang terdampak langsung, justru yang ada intimidasi yang dirasakan oleh sebagian warga terdampak.

“Intinya, kami dari para pemilik lahan yang tergabung dalam PTBJ menilai ganti rugi lahan yang diberikan oleh pemerintah dianggap sangat murah dan merugikan para pemilik tanah dan kami meminta untuk ditinjau ulang serta diadakan musyawarah antara pemerintah dengan para pemilik lahan dalam menentukan harga ganti rugi lahan warga yang akan digunakan untuk pembangunan pelabuhan Patimban ” tegas Arim.