Menelusuri Beko Bantuan Kementrian Kelautan 2011 di Pantura Subang

Liputan Khusus – Kasus Ekskavator atau beko hibah dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia (RI) ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Subang yang saat ini sedang di proses di Kepolisian Resort (Polres) Subang karena dilaporkan oleh salah seorang warga Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang ini cukup menarik untuk digali lebih dalam, berikut hasil Liputan Khusus tim bentengpancasila.com mengenai kasus tersebut.

Mencari jejak digital bantuan dua ekskavator itu di internet nyaris tidak ada, baik itu berita maupun data lainnya. Di website KKP dan juga di website Pemda Subang sendiri, penyerahan bantuan dua Beko tersebut tidak terekspose.

Namun, hibah beko ini masih dapat ditelusuri dari beberapa berita mengenai keberhasilan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Subang (DPRD Subang) dari partai Golkar yang pada waktu itu, sekitar tahun 2011 berhasil mengembangkan tambak udang vaname di wilayah Pantai Utara (Pantura) Subang, Almarhum Mimin Hermawan.

Seperti diketahui, tambak udang vaname adalah tambak intensif sementara kebanyakan tambak di Pantura Subang pada waktu itu, merupakan tambak udang tradisional, sehingga lahan tambak udang harus dirubah dari tradisonal menjadi insentif. Untuk merubah lahan tambak udang ini, peran ekskavator atau beko sangat penting.

Informasi pertama datang dari salah seorang orang kepercayaan Alm. Mimin Hermawan ketika itu, pria yang meminta namanya tidak disebut ini membenarkan jika pada saat itu, Kabupaten Subang mendapatkan hibah dua alat berat Ekskavator, yang di pakai di wilayah Kecamatan Blanakan dan Kecamatan Legonkulon.

Informasi lain mengatakan jika bantuan eksavator ke wilayah Pantura Subang ada tiga unit, yang pertama satu unit sekitar tahun 2006, sedangkan yang dua unit lainnya pada tahun 2011.

Kejelasan akhirnya didapatkan dari Mulyadi, yang saat ini menjabat sebagai Sekertaris Kecamatan (Sekmat) Pamanukan, pada waktu itu, yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Perikanan Tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang.

“ Ada 3, satu sekitar tahun 2005 dan sudah hancur ada di Muara Kecamatan Blanakan. Dua lagi di Kecamatan Blanakan dan H. Lili, “ ujar Mulyadi.

Menurut Mulyadi, status kedua ekskavator tersebut masih milik DKP Kab. Subang, dan hanya dipinjampakaikan saja ke kelompok nelayan sebagai yang dipercaya di lapangan.

Pada waktu dirinya menjabat sebagai Kepala Seksi, laporan penggunaan ekskavator tersebut selalu ada, bahkan sampai ke KKP, demikian juga dengan posisi ekskavator yang menurutnya tidak pernah keluar dari Kab. Subang, kecuali ketika rusak untuk diperbaiki.

Dari penelusuran, ekskavator hibah tahun 2011 yang pertama, berada di Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Karya Bhukti Sejati Desa Jaya Mukti Kecamatan Blanakan, Carkimudin. Sedangkan satunya lagi berada di Kepala Desa (Kades) Tegallurung Kecamatan Legonkulon yang juga merupakan Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa (Apdesi) Kabupaten Subang, H. Lili Rusnali.

Kepada bentengpancasila.com, keduanya mengakui keberadaan ekskavator tersebut. Carkimudin mengatakan jika ekskavator tersebut berada di Blanakan dan saat ini dalam kondisi rusak. Sedangkan H. Lili Rusnali mengatakan jika saat ini ekskavator tersebut ada di wilayahnya dan tidak pernah dipergunakan diluar wilayah Kabupaten Subang.

“ Sesuai SOP. Tidak pernah keluar wilayah. Untuk jelasnya silahkan hubungi Dinas Kelautan, “ ujar H. Lili.

Ketika ditelusuri keberadaan ekskavator yang saat ini sedang di proses di Polres Subang ke Kecamatan Blanakan, memang benar adanya. Ekskavator Merk Komatsu dengan Type PC.130F warna Kuning terlihat teronggok tidak terurus di bantaran sungai tidak jauh dari jalan yang menuju ke lokasi wisata penangkaran buaya Blanakan.

Dari informasi warga sekitar, keberadaan ekscavator tersebut baru terlihat di wilayah tersebut sekitar sebulan yang lalu, sebelumnya, tidak ada. Selain tidak pernah ada di Blanakan, masih menurut warga, ketika mereka akan memakai, tetap harus menyewa, dan harga sewanya, sama dengan ekskavator milik swasta, dimana rentang sewanya sekitar 50 juta per hektar. Demikian juga dengan kondisi ekskavator yang kabarkan rusak oleh Carkimudin, seraya tertawa mereka mengatakan kalau ekskavator tersebut rusak, tidak mungkin ada di tempat tersebut, dan menurunkan dan menyimpan ekskavator rusak ke tempat tersebut sangat tidak mungkin di lakukan.

Untuk mengkonfirmasi pernyataan warga tersebut, bentengpancasila.com menghubungi operator ekskavator, Hadi. Pria asal Lampung ini membenarkan jika selama tahun 2011 sampai sekitar sebelum lebaran 2018, dirinya menjadi operator ekscavator tersebut, dan dirinya menyewa ekscavator tersebut 1 juta rupiah perharinya ke Carkimudin.

Untuk melengkapi, bentengpancasila.com menemui pelapor kasus ini ke Polres Subang, Bambang Hermanto. Ditemui di kediamannya yang berada di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang, Bambang membenarkan jika dirinya melaporkan permasalahan tersebut, bahkan sudah dimintai keterangan oleh penyidik di Polres Subang.

Bambang menceritakan awal pelaporan yang dilakukan oleh pihaknya adalah adanya informasi jika ekskavator hibah tersebut dikuasai oleh satu orang, dan sering berada di luar wilayah Blanakan.

“ Karena dianggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka barang tersebut merupakan milik negara yang semestinya diperuntukan bagi masyarakat, kelompok, koperasi atau organisasi ekonomi tertentu. Tidak mungkin diberikan kepada perorangan , “ ujar Bambang.

Apalagi, menurut Bambang jika melihat pernyataan dari Mulyadi, yang menyatakan bahwa kedua ekskavator itu masih milik DKP Subang, maka segala pemasukan sewanya harus menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Subang termasuk juga dalam segi administrasinya, apakah ada laporan pemasukan dan pengeluaran dari tahun 2011 sampai saat ini.

“”Dinas Perikanan Subang harus bertanggung-jawab dan clear-kan masalah ini. Ada juklak-juknis yang harus ditaati. Menyimpang dari itu, jelas salah apapun alasannya. Dan semua pemasukan harus jadi PAD Subang, karena ekskavator ini milik Pemkab Subang. Dan saya minta  kedua ekscavator ini di usut tuntas, “ pungkas Bambang. (tim)