DPRD Subang Menggelar Paripurna Dengan Agenda Penyampaian Nota Pengantar Bupati Subang tentang LKPJ

DPRD Subang Menggelar Paripurna Dengan Agenda Penyampaian Nota Pengantar Bupati Subang tentang LKPJ
Wabup Subang Agus Masykur saat menyampaikan laporan

BENTENGPANCASILA.COM – SUBANG, DPRD Subang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar Bupati Subang tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Subang akhir tahun anggaran 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Subang, Rabu (7/4/2021).

Dalam Rapat Paripurna DPRD tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Subang H. Narca Sukanda,yang di dampingi wakil ketua dua Aceng Kudus dan wakil ketua tiga Lina Marliana.dan juga di hadiri wakil Bupati Subang H.Agus Masykur Rosyadi.

Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi dalam rapat paripurna tersebut  membacakan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Subang akhir tahun anggaran 2020.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah pada pasal 19 ayat 1 bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Ini dimaksudkan sebagai laporan penyelenggaraan pemerintah dan hasil kinerja pembangunan yang telah dicapai selama 1 tahun anggaran,” kata Agus Masykur.

Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 18 bahwa LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.

Dalam perjalanan pembangunan daerah Kabupaten Subang pada tahun 2020 ini tidak bisa kita pungkiri bahwa perubahan- perubahan kebijakan baik pendapatan dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan asumsi APBN serta beberapa program dan kegiatan yang digulirkan kepada APBD Kabupaten Subang membawa konsekuensi adanya perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Faktor yang sangat mempengaruhi perubahan APBD Kabupaten Subang tahun 2020 yaitu dengan terjadinya bencana non alam berupa mewabahnya penularan virus covid 19 di Indonesia yang kemudian ditetapkan dengan keputusan presiden Republik Indonesia covid-19 sebagai bencana nasional.

Penetapan penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional diikuti dengan diterbitkannya kebijakan tentang refocusing dan realokasi APBD Kabupaten/Kota dalam rangka pembiayaan percepatan penanganan pandemi covid-19 di Indonesia.

Berdasarkan peraturan perundangan, Pemerintah Kabupaten Subang telah melakukan 6 kali perubahan APBD secara parsial, perubahan APBD parsial tersebut kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan anggaran dan belanja daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020.

Pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Subang turut dihadiri oleh pimpinan dewan, anggota dewan, perwakilan Forkopimda, para kepala OPD dan instansi terkait lainnya.