Disdikbud Subang Kembali Diterpa Isu Pungli, Kali Ini Soal PAUD

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Subang kembali diterpa isu miring soal pungutan liar (pungli).

Setelah kasus Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang menjerat kepala dinas dan pengusaha. Kali ini isu pungli terjadi lagi. Dinas dituding melakukan pungli terhadap lembaga PAUD.

Dinas dituding melakukan pungli 10 persen dana BOP kepada sejumlah PAUD yang berada di Kabupaten Subang.

Menurut informasi pada tahun 2018 PAUD di Subang mendapat dana BOP sebesar Rp 20 miliar yang bersumber dari APBN.

“Pungutannya 10 persen bahkan lebih, oleh dinas,” kata salah seorang pemilik lembaga PAUD diwilayah Subang Selatan yang enggan disebutkan namanya.

Ia menjelaskan bahwa BOP PAUD diberikan kepada lembaga sesuai jumlah siswa pertahun. “Satu siswa Rp 600 ribu,” katanya.

Pemilik lembaga PAUD lainnya mengatakan pungutan dana BOP itu modusnya sumbangan. “Saat pencairan ada pihak yang meminta, katanya sumbangan,” katanya.

Ia yang memiliki lembaga PAUD di wilayah Subang Kota itu menegaskan pungutan dilakukan hampir setiap tahun saat akan pencairan.

“Dalihnya sumbangan. Ada pihak yang mengakomodir. Kita tidak tahunya itu utusan dinas,” katanya.

Selain dituding melakukan pungutan kepada sejumlah PAUD, dinas juga dituding memuluskan penerima bantuan bagi PAUD yang sudah menerima bantuan ditahun yang sama.

“Ada 6 PAUD yang kita tahu dalam satu tahun menerima dua kali bantuan. Dalam aturan kan nggak boleh. Seharusnya PAUD lain masih banyak yang membutuhkan,” katanya.

Kabid Pendidikan Non Formasi (PNF) Disdikbud Subang, Maman saat dikonfirmasi membatah melakukan pungutan terhadap lembaga PAUD tersebut.

“Saya sudah ingatkan kepada semua lembaga jangan memberikan apapun kepada pihak yang meminta. Sementara ini tidak ada laporan pemotongan,” kata Maman

Untuk kabar pemotongan dana BOP tersebut pihaknya memastikan bahwa itu tidak benar. “Kita pastikan tidak ada pungutan itu, kalau ada orangnya laporkan ke kita,” katanya.

Adapun terkait banduan doubel yang diterima 6 lembaga PAUD dalam satu tahun Ini akan menjadi bahan kajian dinas.

“Itu bisa dilihat tahun 2016-2017. Sedangkan saya kan baru jadi Kabid tahun 2017 jadi itu program kabid lama. Saya belum bisa memastikan apakah bisa atau tidak. Ini akan menjadi bahan kajian kita,” katanya.