Pansus Hak Angket PT Sariater Dibentuk, Plt Bupati Akan Dipanggil

Persoalan mengenai aset Pemerintah Kabupaten Subang yang digunakan oleh PT Sariater terus mengelinding bagai bola panas. Hal ini pun memicu DPRD Kab. Subang menggelar rapat Paripurna untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket pada Senin (28/5/2018).

Hak angket akan mendalami seputar aset Pemkab yang digunakan PT Sariater dengan merujuk Apda Adendum, pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Subang, Hendar Purnawan. “Kita akan panggi Eksekutif dan Pihak Sariater. Jika dibutuhkan, kita akan panggil juga Plt Bupati,” jelasnya.

Kepala BPKD H. Syawal mengatakan pihaknya siap menjawab persoalan yang terjadi terkait hak angket yang digulirkan DPRD ini. Syawal mengatakan antara Pemkab dan Sari Ater sudah melakukan kerjasama sejak dulu. Ada beberapa adendum yang  dimulai sejak tahun 1987.

Dalam perjalanan ada sebuah perjanjian yang dipermasalahkan oleh beberapa pihak termasuk DPRD. Termasuk hal interpelasi ini pihak Dewan mempertanyakan Adendum dan lahan Pemkab yang hilang.

“Sebenarnya bukan hilang tapi memang ada aset yang belum terdata dengan baik. Jadi aset milik PTPN yang memang belum selesai dimohonkan. Padahal dalam perjanjian Sari Ater menyanggupi untuk membantu permohonan itu,” ungkap Syawal.

Lahan Pemda yang menjadi penyertaan kerjasama bagi keuntungan dengan Sari Ater sesuai sertifikat Hak Pakai (HP) Pemda adalah 65.480 m2 (6.5 Hektar). Sedangkan untuk sisa lahan Pemda yaitu lahan parkir seluas 2.5 Ha untuk diketahui masih masuk dalam HGU bekas PTPN.

TINTAHIJAU