Pemerintah Tetapkan Harga Tanah di Patimban

Sebanyak 128 bidang tanah yang digunakan untuk akses jalan pembangunan pelabuhan Patimban yang berada di empat desa di wilayah Kecamatan Pusakanagara, Subang resmi mendapatkan nilai ganti rugi lahan dari pemerintah pusat.

Keemapat desa itu diantaranya Desa Gempol, Pusakaratu, Kalentambo dan Kotasari. Ganti rugi tersebut dilakukan sebagai upaya mempercepat proyek strategis nasional pembangunan pelabuhan Internasional Patimban di  Pusakanagara, Subang

“Hari ini kita berikan nilai ganti rugi untuk pemilik tanah dikawasan Desa Gempol, Kalentambo, Pusakaratu dan Kotasari yang lahan akan digunakan untuk akses jalan menuju proyek pembangunan pelabuhan Internasional Patimban,” kata Kasi pengadaan tanah BPN Subang Obar Sobarna disela-sela kegiatan musyawarah bentuk ganti kerugian tanah Patimban di Aula Desa Kotasari Kecamatan Pusakanagara, Subang, Rabu (16/5/2018).

Selama berjalannya proses musyawarah pengumunan nilai ganti rugi tanah, para pemilik tanah yang tanahnya akan digunakan untuk pembangunan akses jalan menuju pelabuhan Patimban, mayoritas masyarakat menerima nilai ganti rugi harga yang di berikan oleh pemerintah

“Umumnya mayoritas pemilik tanah menerima nilai konpensasi ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah, walaupun masih ada sekitar 6 pemilik tanah yang menolak,”katanya.

Menurut Obar Sobarna, untuk pembebasan tanah yang akan digunakan akses pembangunan jalan pelabuhan Patimban, Pemerintah Pusat menggelontorkan dana sebesar Rp 48 miliar

Nilai ganti rugi tanah dan konpensasi yang diberikan juga bervariasi tergantung letak tanah. “Untuk nilai ganti rugi tanah sendiri mulai Rp. 250.000 – 1.250.000 per meter persegi, sementara untuk ganti rugi bangunan Rp. 1.080.000/meter,” katanya.

Obar Sobarna juga mengatakan, jika para pemilik tanah ada yang keberatan/menolak dan tak menerima dengan dengan nilai ganti rugi yang diberikan pemerintah, dipersilahkan untuk mengajukan kepengadilan negeri

“Kalau masyarakat pemilik tanah menolak dengan nilai ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah, silahkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Subang,” tandasnya.

Pemerintah memberikan waktu 14 hari kepada pemilik tanah, jika ada yang menolak silahkan mengajukan gugatan, “Jika dalam waktu 14 hari tersebut tidak ada gugatan, berarti para pemilik tanah setuju/menerima harga ganti rugi yang ditetapkan pemerintah” ucapnya

Untuk proses pencairan sendiri, BPN akan meminta para pemilik tanah untuk mengumpulkan no rekening bank. “Pembayaran proses ganti rugi tanah yang digunakan untuk akses jalan pelabuhan Patimban langsung ditransfer ke rekening pemilik tanah,” imbuhnya.

Selama proses pembebasan tanah hingga pengumuman nilai ganti rugi, menurut Obar Sobarna proses ganti rugi berjalan dengan baik tanpa ada kendala. warga pun merasa sesuai dengan harapan mereka. “Mudah-mudahan yang lain segera menyusul,” katanya.

Sementara itu Camat Pusakanagara Hj .Ela Nurlaela mengungkapkan, sejauh proses pembebasan hingga hari ini pengumuman nilai ganti rugi tanah warga yang digunakan untuk akses jalan menuju pelabuhan patimban berjalan dengan baik

“Sejauh ini berjalan sudah sesuai, baik pelaksanaan bembebasan tanah hingga ganti kerugian, perhitungan ganti kerugian dan penyampaian kepada masyarakat yang berhak menerima tidak salah orang,” katanya.

Camat Ela mengajak semua pihak bisa mendukung pembangunan Pelabuhan Internasional Patimban . Selain masuk dalam proyek strategis nasional, juga karena punya nilai manfaat bagi masyarakat itu sendiri. “Proyek Itu adalah untuk kepentingan masyarakat dan bisa meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat,” pungkasnya.